Analisis Konflik Pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman: Peran Sosialisasi dan Partisipasi Warga

Abstract

Sleman Smart Regency adalah Kabupaten Sleman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sleman Smart Regency sesuai visi Kabupaten Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-Government menuju Smart Regency. Pendirian ratusan menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk mendukung Sleman sebagai Smart Regency. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan menganalisis konflik pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjalankan sosialisasi dengan baik kepada warga di radius terdampak ketika akan mendirikan Menara BTS. Ketiadaan sosialisasi dengan baik, yang ditandai dengan tidak adanya dialog, tidak mendapat dukungan warga, dan tidak menampung keinginan atau keberatan warga, menyebabkan banyak warga kurang atau tidak berpartisipasi bahkan menentang keberadaan tower telekomunikasi itu. Pemerintah Kalurahan Sariharjo dalam rangka mendukung Sleman Smart Regency telah melakukan tindakan kurang smart dengan melakukan kesengajaan atau membiarkan mereka yang menandatangani Surat Persetujuan Warga Dalam Radius separuhnya orang di luar warga dalam radius. Dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun saat akan membangun infrastruktur untuk mendukung Sleman Smart Regency berupa Menara BTS, muncul anggapan dari sebagian warga bahwa Pemerintah Kalurahan Sariharjo kurang transparan dan akuntabel. Salah satu sumbernya adalah Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjelaskan secara rinci terkait berapa uang kompensasi yang mestinya diterima warga radius terdampak.