Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha di Indonesia)

Main Article Content

Muhammad Syafiq

Abstract

Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pergerakan yang dilakukan tersebut dalam rangka memenuhi nilai publik untuk menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 2 (dua) hal yaitu : pertama, mengapa debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memenuhi nilai birokrasi yang juga merupakan adaptasi nilai publik. Kedua, bagaimana  risk society dari adanya debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Studi kasus pada pelayanan perizinan memulai usaha dipilih untuk menggambarkan tujuan tersebut dengan menggunakan analisis literatur dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa arus besar elektronisasi dan pendirian PTSP tidak dibarengi dengan semangat penuh untuk menghilangkan silo mentality serta struktur hirarki yang panjang. Efisiensi dan efektivitas yang merupakan nilai birokrasi tidak dapat dipenuhi. Selain itu, debirokratisasi dan digitalisasi menimbulkan dilema karena ada risiko negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya kedua langkah tersebut. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Syafiq, M. (2019). Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0 : (Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha di Indonesia). Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 1(1), 14-27. https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i1.155
Section
Articles

References

BPPT Kota Bandung, 2016. Bahan paparan pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung disampaikan saat kunjungan Tim Peneliti Lembaga Administrasi Negara 2016
BKPM, 2016. Bahan paparan dengan judul kebijakan penyederhanaan perizinan di bidang penanaman modal disampaikan di LAN tanggal 22 Juni 2016
Denhardt, R. B., & Dehardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual.
Eisenstadt, S, N. (1959). Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucratization. Administrative Science Quarterly, 4(3), 302–320. https://doi.org/10.1007/sl0551-008-9945-3
Howitz, R. B. (1986). Understanding Deregulation. Theory and Society, 15(1/2 Special Double Issue: Structures of Capital (Jan., 1986)), 139–174.
Pfiffner, J. P. (2004). Traditional Public Administration versus The New Public Management: Accountability versus Efficiency. Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung.
Pusat kajian Reformasi Administrasi. (2016). Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas Pelayanan Publik.
Singh, D., Nafees A. Ansari, N. A., & Singh, S. (2009). GOOD GOVERNANCE & IMPLEMENTATION IN ERA OF GLOBALIZATION. Indian Political Science Association, 70(4), 1109–1120.
Sutopo, O. R., & Meiji, N. H. P. (2014). TRANSISI PEMUDA DALAM MASYARAKAT RISIKO: ANTARA ASPIRASI, HAMBATAN DAN KETIDAKPASTIAN Oki Rahadianto Sutopo Nanda Harda Pratama Meiji. Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 11.
Wold Bank, 2014. Laporan Ease of Doing Business 2015
World Bank, 2015. laporan ease of Doing Business 2016
World Bank,2016. Laporan ease of Doing Business 2017
world Bank, 2017.laporan ease of doing business 2018
World Bang, 2018. Laporan ease of doing business 2019
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4283755/peringkat-eodb-jauh-dari-target-jokowi-darmin-ini-pekerjaan-besar
https://www.wartaekonomi.co.id/read143745/news_post.php