Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan di Bidang Pendidikan Provinsi Gorontalo (Telaah atas Laporan Masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Secara lebih khusus akan mengkaji mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah metode kulitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang pendidikan itu sendiri masih rendah. Hal ini ditujukkan dari masih rendahnya tingkat laporan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Ombudsman RI Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan pelibatan masyarakat. Dimana umpan balik dari masyarakat merupakan indikator penting dalam meningkatkan pelayanan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish articles in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Social Politics and Governance journal right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Asmara, Galang, (2005) “Ombudsman Nasional dalam System Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, cet.ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005
Arnstein, Sherry. (1969) A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners.
Cohen & Uphoff. 1990. The Amaquity Of Participation. Third World Quarterly. New York.
Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).
Marzaman, Atika Puspita, Hasrul Eka Putra, (2018), Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Layanan Publik di Bidang Lingkungan di Provinsi Gorontalo, Prosiding Konferensi Tahunan Keadilan Sosial Pendidikan, Kependudukan, Politik dan Tata Kelola Publik, Humanitas dan Industri 4.0, Pusat Analisis Regional Indonesia, 275-286.
Penelitian, Laporan Hasil, and Pengembangan Bidang Pencegahan. "Ombudsman Republik Indonesia." Kepatuhan Kementrian dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 25.
Siti Irene Astuti. D., (2011) Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project.
Wibawa, H. (2010). Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun) (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).