Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

Main Article Content

Wawan Wawan
Yeby Ma’asan Mayrudin

Abstract

Artikel ini memeriksa tentang persoalan pengejawantahan etika publik oleh pejabat publik yang disinyalir akan berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Persoalan tersebut menunjukkan adanya keselarasan penerapan etika publik akan menentukan bagaimana nilai kualitas penyelenggaraan pelayanan oleh pejabat publik. Namun permasalahannya adalah apakah para pejabat publik sesungguhnya menerapkan nilai-nilai etika ataukah nir-etika dalam pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat? Lokus yang tim penulis lacak terfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam memeriksa hal tersebut, kami menggunakan kerangka teori Etika Publik dan Pelayanan Publik sebagai pisau analisa. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan varian ini akan mampu menyajikan persoalan secara deskriptif terkait dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, tulisan ini sesungguhnya membuktikan adanya pengaruh penerapan etika terhadap kualitas pelayanan publik. Sayangnya, tim penulis mendapati bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan  Kabupaten Tangerang masih kurang optimal dalam memanifestasikan etika publik.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wawan, W., & Mayrudin, Y. M. (2020). Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 1-17. https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i1.192
Section
Articles

References

Bantenhits.com. (n.d.). Kemenpan RB Tetapkan SP4N LAPOR Kabupaten Tangerang Percontohan Nasional. In 25/09/2019. https://bantenhits.com/2019/09/2 5/kemenpan-rb-tetapkan-sp4n- lapor-kabupaten-tangerang- percontohan-nasional/

Bertens, K. (2013). Etika (Kanisius).

Bisri, M. H., et al. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation, 1.

Denhardt, K. G. (1988). The Ethics of Public Service: Resolving Moral Dilemmas in the Public Organizations. New York: Greewood Press.

Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Jurnal FISIP Universitas Galuh, 4(1).

Haryatmoko. (2011). Etika Publik. Gramedia Pustaka Utama.

Indonesian Coruption Watch (ICW) (2019). Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Besar). Laporan Riset.

Ismiyarto. (2016). Etika dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan–Suara Katulistiwa. Kabar-banten.com. (n.d.). Pemkab Tangerang Raih Award Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. https://www.kabar- banten.com/pemkab-tangerang- raih-award-top-40-inovasi- pelayanan-publik/

Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara Etika Publik dan Kebijakan Publik. 6(1), 1–23.

Maani, Karjuni D. (2010). Etika Pelayanan Publik. DEMOKRASI, 4(1).

Nau, Maria Yohana., et. al. (2012). Peran Etika dalam Pelayanan Publik Sesuai Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1(1).

Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.

Rezha, Fahmi., et. al. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kota Depok. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1.

Sindonews.com. (n.d.). Etika Dinasti Politik Atut. https://nasional.sindonews.com/be rita/792393/16/etika-dinasti- politik-atut

Sommaliagustina, Desi. (2019). Implementasi otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1), 59–76.

Suseno, F. M. (2018). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. PT Gramedia Pustaka Utama.

Zega, Y. (2018). Analisis Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Yamolala Zega Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Al- Washliyah Sibolga. 1(2), 108–112.