Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini membahas tentang masalah stunting di Kabupaten Halmahera Timur dan bagaimana upaya penanggulangannya. Stunting merupakan bentuk gagal tumbuh kembang pada balita yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear, akibat dari ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Halmahera Timur khususnya di Kecamatan Maba Utara sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya baik karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Terkait mengenai permasalahan dan upaya penanganannya. Pentingnya peran aktif dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan yakni puskesmas dan kader posyandu untuk bekerja sama mengatasi persoalan stunting. Kebijakan penangunggulangan stunting yang di lakukan antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil dan melakukan posyandu. Perlu adanya advokasi dan sosialisasi tentang stunting agar masyarakat mampu menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraanya.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish articles in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Social Politics and Governance journal right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, 45(4), 233–240. https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240
Badan Pusat Statistik. (2018). Laporan Bulanan data Sosial Ekonomi Juli 2018
Budi, W. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). In Caps.
Chaizi, N. (2014). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. In Jakarta: Grafindo.
Izwardy, D. (2019). The Stategy and policy to involve property in Indonesia. Germas, 2(2), 41–52.
Kementrian Kesehatan RI. (2014). Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Jakarta : Kementrian kesehatan RI
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Penyebab Stunting.
Penanggulangan Nasional. (2017). Buku Ringkasan 100 Kabupaten Kota Prioritas Intervensi Anak Kerdil (Stunting)
Riskesdas. (2018). HASIL UTAMA RISKESDAS 2018 Kesehatan, Kementrian.
Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Edisi 1 semester I Tahun 2018, ISSN 2088-270 X
Sri Mugianti, Arif Mulyadi, Agus khoirul Anam, Z. L. N. (2018). Faktor Penyebab Anak. Jurnal Ners Dan Kebidanan, 5, 268–278. https://doi.org/10.26699/jnk.v5i3.ART.p268
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2017). 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting),
Widyaningsih, N. N., Kusnandar, K., & Anantanyu, S. (2018). Keragaman pangan, pola asuh makan dan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition), 7(1), 22–29. https://doi.org/10.14710/jgi.7.1.22-29
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). In Caps.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Percepatan Perbaikan Gizi