Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru

Main Article Content

Robby Firman Syah
Nisa Agistiani Rachman

Abstract

Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Syah, R. F., & Rachman, N. A. (2020). Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(2), 121-134. https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i2.379
Section
Articles

References

Abdullah, D. (2014). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Berbasis WEB di SEKDA Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Penelitian Teknik Informatika.

Abdurahman, M. (2018). Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika. https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v1i2.10

Bappenas. (2018). Ringkasan Hasil Kajian Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur Negara.

BKPP, Banjarbaru, K. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2019.

BKPP, Yogyakarta, K. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.

Dwiyanto, A. (2015a). Administrasi Publik Desentralisasi Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara. Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2015b). Manajemen Pelayanan Publik?: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press.

Faizal, M., & Putri, S. L. (2017). Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Berbasis Web (Studi Kasus di PT Perkebunan Nusantara VIII Tambaksari). Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Jogiyanto. (2008). Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi.

KemenpanRB. (2018). Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024.

Megalia, R. (2011). Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur: Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia. SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan.

Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). Penerbit Rosdakarya.

Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 8(1), 45–52.

Oktarina, A., & Mustam, M. (2018). Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Pekalongan. Journal of Public Policy and Management Review - Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro, 7(2).

PKMASN, L. (2019). Kajian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Nasional Berbasis Manajemen Talenta.

Prasojo, E. (2014). Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK. Kompas Online. https://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.Pemeri?page=all

Rabin, J. (2003). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy (J. Rabin (ed.)). Taylor & Francis.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Zuhro, S. (2014). Birokrasi, Demokrasi dan Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 45.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 5 (2014).

Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, Pub. L. No. 51 (2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pub. L. No. 11 (2017).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, Pub. L. No. 91 (2018).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kris Sarjono Sutejo, Kepala Badan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Yogyakarta, Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Said Abdullah, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, September 2019.