Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru
Main Article Content
Abstract
Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish articles in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Social Politics and Governance journal right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Abdullah, D. (2014). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Berbasis WEB di SEKDA Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Penelitian Teknik Informatika.
Abdurahman, M. (2018). Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika. https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v1i2.10
Bappenas. (2018). Ringkasan Hasil Kajian Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur Negara.
BKPP, Banjarbaru, K. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2019.
BKPP, Yogyakarta, K. (2019). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.
Dwiyanto, A. (2015a). Administrasi Publik Desentralisasi Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara. Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2015b). Manajemen Pelayanan Publik?: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press.
Faizal, M., & Putri, S. L. (2017). Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Berbasis Web (Studi Kasus di PT Perkebunan Nusantara VIII Tambaksari). Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
Jogiyanto. (2008). Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi.
KemenpanRB. (2018). Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024.
Megalia, R. (2011). Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur: Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia. SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). Penerbit Rosdakarya.
Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 8(1), 45–52.
Oktarina, A., & Mustam, M. (2018). Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Pekalongan. Journal of Public Policy and Management Review - Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro, 7(2).
PKMASN, L. (2019). Kajian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Nasional Berbasis Manajemen Talenta.
Prasojo, E. (2014). Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK. Kompas Online. https://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.Pemeri?page=all
Rabin, J. (2003). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy (J. Rabin (ed.)). Taylor & Francis.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta.
Zuhro, S. (2014). Birokrasi, Demokrasi dan Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 45.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 5 (2014).
Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, Pub. L. No. 51 (2016).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pub. L. No. 11 (2017).
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, Pub. L. No. 91 (2018).
Wawancara
Wawancara dengan Bapak Kris Sarjono Sutejo, Kepala Badan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Yogyakarta, Juni 2019.
Wawancara dengan Bapak Said Abdullah, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, September 2019.