Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Artikel ini bertujuan memaparkan bagaimana skenario pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Disebut skenario karena cara analisisnya bukan berdasarkan dinamika tuntutan pemekaran, melainkan lebih pada bagaimana kesesuaian rencana pemekaran dengan tata regulasi yang ada, terutama UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6/2014 tentang Desa dan PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Argumen artikel ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemekaran kecamatan dan desa di kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak terhindarkan, mengingat luasan wilayah yang terlampau besar menjadi penghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hasilnya, setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang dengan pemekaran beberapa desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara praktis bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pemekaran agar mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish articles in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Social Politics and Governance journal right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Bustami, E. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infstruktur di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. Jurnal Administrasi Nusantara, 1(2), 1–15.
Harahap, S. A. W. (2015). Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembanguuan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). Perspektif, 4(1).
Kartini, F. (2016). Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar.
Kompas.com. (2020). Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/17540771/wapres-moratorium-pemekaran-daerah-karena-keuangan-negara-belum-memungkinkan
Lutpiah, M. (2016). Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka). ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 7(2).
Mudana, M., Nempung, T., & Millia, H. (2016). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Ekonomi UHO, 1(1).
Panambunan, G. A. A. G., Pangemanan, P. A., & Sagay, B. A. B. (2018). Dampak Pemekaran Desa terhadap Infrastruktur Desa pakuure Dua Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan. Agro-Sosioekonomi, 14(1), 231–240.
Polakitang, R. (2013). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Publik Dalam Sektor Pendidikan Pasca Pemekaran Wilayah di Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif, 2(1).
Riani, I. A. P., & Pudjihardjo, M. (2012). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. Jurnal Bumi Lestari, 12(1), 137–148.
Santika, R. H., Santoso, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 3(1), 15–23.
Setkab.go.id. (2019). Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/usulan-314-dob-dikaji-mendagri-pemerintah-tetap-berlakukan-moratorium-pemekaran-daerah/
Yosephus, S. (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga). Jurnal Politico, 3(1).