PPPK Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi
DOI:
https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i2.566Keywords:
PPPK, SDM, ProfesionalAbstract
Seiring dengan dicanangkannya program reformasi birokrasi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang saat ini telah memasuki fase ketiga Road Map 2020-2025, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Untuk menunjang upaya tersebut, dibutuhkan tenaga professional yang mampu bekerja dengan lebih adaptif, inovatif, efektif dan efisien. SDM professional merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan birokrasi kelas dunia. Pemerintah telah membuat perubahan mendasar dalam pengadaan ASN dengan menambahkan skema perekrutan PPPK. Tulisan ini dibuat untuk menganalisa skema perekrutan PPPK dengan metode deskriptif. Kesimpulannya, PPPK belum efektif sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan SDM professional dalam birokrasi.
References
Agung Kurniawan, & Suswanta. (2021). Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. KEMUDI?: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 134–148. https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2305
Aisyah, M. F., Utami, W., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Unej, U. J. (2017). Kualitas Sumber Daya Manusia , Profesionalisme Kerja , Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember ( Quality of Human Resources , Labour profesionalisme , and commitment as a factor Supporting Employee Performa. IV(1), 131–135.
Aprinto, Brian dan Jacob, Fonny Arisandy. 2013. Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia Jakarta: PPM.
Basri, H. (2018). Analisis Pengembangan Karir Asn Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah). Usu Law Journal, 6(3), 56–76. https://repositori.usu.ac.id/
Irawan, H. (2021). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi), 6(01), 29–38. https://doi.org/10.36665/jusie.v6i01.414
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2020. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jakarta.
Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN ( Aparatur Sipil Negara ) di Indonesia. 4(1), 73–84.
Mangkunegara, A. P. (2014). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. In PT Refika Aditama (Vol. 1, Issue 1).
Michael, T. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM, 177.
Nahruddin, Z. (2018). Isu-Isu Permasalahan SDM Pemerintahan. https://doi.org/10.31227/osf.io/e78rj
Ni Luh Putu Marliani Dewi I Ketut Rai Setiabudhi. (2013). Kepastian Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (pppk) Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Qomarani, L. N. (2020). Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Cakrawala Kepegawaian Di Indonesia. Cepalo, 4(2), 81. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sakban, Ifnaldi Nurmal, R. bin R. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Journal of Administration and Educational Management, 2, 1–9.
Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. In Bandung:PT Refika Aditama.
Suryani, N. kadek, & Foeh, J. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia, Tinjauan Praktis Aplikatif. In Manajemen Sumber Daya Manusia.
Wirawan. 2012. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Rina Iswandari, Nur Faidati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish articles in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Journal of Social Politics and Governance journal right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
